KLINUSAE.com – Pemda Provinsi Jawa Barat mengaktivasi layanan Sahabat Perempuan dan Anak atau aplikasi SAPA 129 Terintegrasi.

Aplikasi ini diluncurkan, seiring dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belakangan terus meningkat.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI). Pada lembaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jabar tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021.

Pada 2021 terjadi 1.766 kasus, sementara di tahun 2022 meningkat menjadi 2001 kasus. Sedangkan berdasarkan data pengaduan kasus yang tercatat di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jabar. Pada, tahun 2021 sebanyak 500 kasus dan tahun 2022 bertambah menjadi 602 kasus.

BACA JUGA: Pj Gubernur Jawa Barat Bey Macmudin Dampingi Presiden Meresmikan Kereta Whoosh

“Ini harus menjadi perhatian yang serius,” kata Penjabat Gubernur Jabar, Kamis 5 Oktober 2023.

Pernyataan tersebut  dibacakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar Siska Gerfianti pada acara aktivasi  SAPA 129 Terintegrasi di Jabar. Acara, berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung.

Sesuai dengan amanat Presiden, kondisi tersebut harus dijadikan momentum dalam meningkatkan layanan yang cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.

“Hal itu juga yang menjadi konsentrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dengan terbitnya Instruksi Khusus Pimpinan. Dengan tujuan menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jabar, dengan tagline Perempuan dan Anak Juara,” ujar Siska.

BACA JUGA: Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin Dapat Pesan Dari GIPI, Ini Bunyinya

Kementerian PPPA

Dengan aktivasi SAPA 129 Terintegrasi ini diharapkan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak dapat ditingkatkan.

Yakni, sesuai dengan amanat yang didelegasikan kepada Kementerian PPPA, yang di dalamnya memuat enam fungsi layanan.

“Enam fungsi layanan itu adalah pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban,” jelasnya.

Sementara itu, dalam tayangan video, Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga menegaskan,  SAPA 129 Terintegrasi merupakan komitmen pemerintah.

Terutama, dalam melayani masyarakat, dalam upaya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BACA JUGA: Begitu Dilantik Jadi Sekda Jabar, Taufik Diminta Urus Sampah

“Kepuasan masyarakat menjadi prioritas kami. Transformasi layanan SAPA 129 yang semakin terintegrasi, adalah bentuk komitmen kami untuk memberikan layanan yang lebih baik,” tutur Bintang Puspayoga.

Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA RI Nahar, yang turut hadir dalam acara mengatakan kegiatan Aktivasi Layanan SAPA 129 Terintegrasi ini dilaksanakan serentak di 10  Provinsi.

Dan berdasarkan data yang masuk, pengaduan terbanyak yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah,  Banten,  Sumatera Utara,  Sulawesi Selatan,  Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BACA JUGA: Shopee-Pemda Jabar Bangun UMKM Center di 5.312 Desa

“Namun jangan diartikan bahwa yang angka kasusnya terbanyak itu bermasalah. Itu justru harus dipahami bahwa orangnya itu memiliki kesadaran untuk melaporkannya tinggi. Melaporkan itu lebih baik daripada tidak melapor sama sekali,” ujar Nahar.

Di luar membacakan sambutan tertulis Pj. Gubernur Jabar, Siska Gerfianti  menyampaikan pula bahwa aktivasi SAPA 129 Terintegrasi di Jabar akan diintegrasikan dengan layanan Sapawarga yang dikelola Diskominfo Jabar.

“Kita akan berkolaborasi dengan Diskominfo untuk mengintegrasikan layanan SAPA 129  dengan Sapawarga yang sudah dimiliki Jawa Barat,” terangnya.

BACA JUGA: Jawa Barat Menjadi Barometer Pemilu 2024 yang Menentukan, Ini yang Harus Diperhatikan

SAPA 129 Terintegrasi adalah layanan hotline yang dikelola Kementerian PPPA dan terintegrasi dengan semua unit layanan yang dibutuhkan serta terkoneksi dengan unit layanan di daerah.

Selain dihadiri perwakilan dari Kementerian PPPA, acara tersebut juga dihadiri Ketua Komisi 5 DPRD Jabar Abdul Haris Bobihue dan perwakilan komunitas peduli perlindungan perempuan dan anak.

Aplikasi SAPA 129 Terintegrasi Kementerian PPPA RI ini serentak diaktivasi di 10 provinsi di Indonesia. ***