JAKARTA, KLIKNUSAE.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat tidak fair. Hal ini karena selalu yang menjadi sasaran adalah area komersil.

“PPKM Mikro ini selalu sasaran tembaknya adalah area komersil, khususnya disini adalah mall dan restoran. Padahal selama ini sektor ini yang paling ketat menerapkan protokol kesehatan (Prokes),” kata Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani dalam acara talk show di TV One pagi ini, Rabu 30 Juni 2021.

BACA JUGA: Pengusaha Hotel Mulai Agustus Tak Bisa Bayar PBB, Ini Penjelasan Ketua Apindo Haryadi

Menurut Haryadi, justru selama ini mall, restoran dan perhotelan paling patuh, tidak saja mengenai masalah prokes, tetapi selalu mengambil inisiatif untuk juga membantu program vaksinasi dengan menjadikan mall sebagai sentra vaksinasi.

“Tapi dilain pihak, kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini dalam tanda petik–yang tidak dalam pengawasan ketat, mereka yang justru selalu menimbulkan kerumuman. Inilah yang salah satu kita pandang tidak fair, karena ini sudah yang kesebelas kali PPKM Mikro dilakukan, dan selalu yang menjadi korban adalah di sektor komersial (mall dan restoran),” lanjut Haryadi.

Pengendalian Covid-19 Ditingkat RT dan RW

BACA JUGA: PHRI Minta PP No 5 Segera Dilaksanakan, Berikut Poin-poin Meringankan Pengusaha

Oleh sebab itu, tambahnya, yang menjadi pelajaran sebetulnya adalah keterlambatan peluncuran vaksinasi.

“Vaksinasi kita ini terlalu terlambat sehingga penularannya (Covid-19) itu tidak terbendung, tidak terkejar dengan vaksinasi yang terjadi sekarang,” tandasnya.

“Mengenai PPKM sendiri kan sebetulnya mikro, jadi pengendaliannya ditingkat RT dan RW. Ini saya melihat sangat bagus sekali,tetapi lagi-lagi selalu yang kena adalah seluruh sektor komersil. Nah, menurut kami seharusnya ada fleksibelitas disana. Karena yang dicegah itu kan sudah betul, ditingkat mikronya (RT-RW). Ya, tapi tadi lagi yang saya sebut, kok selalu yang kena yakni posisi-posisi yang esensial, yang selalu melayani kebutuhan masyarakat,” ujar Haryadi.

Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator PPKM mikro darurat untuk Pulau Jawa dan Bali.

Hal itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi dalam merespons kabar yang beredar di sejumlah grup WhatsApp.

“Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai koordinator untuk Pulau Jawa dan Bali,” kata Jodi melalui keterangan tertulisnya, Selasa 29 Juni 2021.

Meski presiden telah menunjuk Luhut, kata Jodi, aturan detail terkait PPKM masih terus dimatangkan.

Nantinya, akan diterapkan pembatasan pada sejumlah sektor, mulai dari pusat perbelanjaan hingga sektor esensial lainnya.

Belum dapat dipastikan mulai kapan kebijakan ini berlaku. Namun, secepatnya aturan itu akan diumumkan oleh pemerintah.

“Supermarket, mal, dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Jodi.