Kliknusae.COM – Seperti yang diberitakan sebelumya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menggagas program Work From Bali (WFB) atau Kerja dari Bali.

Ia mengaku program tersebut dibuat degan maksud peningkatan emulihan ekonomi pariwisata Bali.

Dalam program tersebut, ada sekitar 8 Kementrian yang ASN-nya diwajibkan untuk melakukan kegiatan kantor di Bali.

Kementerian tersebut yakni diantaranya Kemenko Bidang Kemaritiman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sesuai dengan yang diberitakan sebelumya tentang Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali antara Kemenko Marves dengan ITDC.

Nantinya, PNS yang terpilih akan ditempatkan di 16 hotel yang berada di kawasan resort Nusa Dua. Kawasan tersebut dikelola BUMN Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Mengenai anggaran, nantinya biaya pemindahan operasional PNS akan ditanggung negara. Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf Vinsensius Jemadu menimbang keterbatasan anggaran.

Mengingat, anggaran sudah terpangkas untuk bantuan Covid19.

“Tantangannya memang adalah soal budget anggaran. Saya kira kami di internal Kemenparekraf akan segera melakukan rapat terkait untuk penentuan kebijakan berapa persen (PNS yang work from Bali). Saat ini kajian kami sekitar 25% bekerja work from Bali, 25% yang bekerja dari Jakarta,” kata Vinsensius, dilansir Kliknusae dari Detikcom, Senin, 24 Mei 2021.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai bahwa program tersebut tidak memiliki dampak yang terlalu besar terhadan pemulihan pariwisata Bali.

Dirinya mengatakan bahwa pariwisata Bali bertumpu pada kunjungan wisman. Penurunan wisaman turun hampir seratus persen.

Menurutnya, untuk mengatasi hal tersebut tidak cukup lewat rapat kementrian.

“Kalau mau Bali pulih kuncinya pada pengendalian Covid-19 dan pemulihan mobilitas. Bagaimana turis asing datang kalau vaksinasi rate untuk dua dosis masih dibawah 5 persen dari target nasional?” kata Bhima, dilansir dari Kliknusae dari Liputan6, Senin, 24 Mei 2021.

Lalu ia melanjutkan bahwa usulan Luhut dinilai kurang pas. Pasalnya program WFB tidak sejalan dengan pemangkasan anggaran perjalanan 2021. (*/JAV)