Olivier De Schutter mengatakan komitmen baik Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat diuji dalam proyek ini. Belum lagi, kewajiban HAM yang mendasarinya. Pembangunan pariwisata berskala besar yang mencoreng hak asasi manusia ini secara prinsip bertentangan dengan konsep pembangunan ramah lingkungan.

“Sudah bukan waktunya untuk mendirikan sirkuit balap dan proyek infrastruktur pariwisata transnasional besar-besaran yang hanya menguntungkan segelintir pelaku ekonomi alih-alih bermanfaat bagi populasi masyarakat secara keseluruhan,” kata De Schutter.

Menurutnya, pemulihan ekonomi dari dampak pandemi harus terfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dan meningkatkan mata pencaharian mereka. Tak hanya itu, pemerintah harus mengikutsertakan warga dalam pengambilan keputusan. (JAV/adh)