Selain itu, Muzani menilai vaksin COVID-19 di satu sisi merupakan kebutuhan karena masyarakat butuh keamanan dari sisi kesehatan. Namun, di sisi lain tidak boleh memunculkan masalah baru.

Menurut dia, pengalaman negara lain harus menjadi contoh dalam penggunaan vaksin COVID-19, misalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus memberikan jaminan keamanan penggunaan vaksin dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan kehalalan vaksin tersebut.

“Biaya negara yang besar untuk vaksin harus bisa memberikan manfaat agar perputaran ekonomi bisa meningkat dan bangkit seperti sebelumnya,” katanya.

Muzani menilai kemampuan negara sedang terbatas akibat pandemi sehingga penggunaan anggaran harus efektif untuk pemulihan ekonomi dan vaksin yang diberikan kepada masyarakat harus aman dan nyaman.

Ia menilai kerja sama di lapangan sangat penting antarpemangku kepentingan, misalnya pemerintah, BUMN kesehatan, dan BPOM harus duduk bersama untuk menentukan langkah dan solusi agar masyarakat tahu manfaat dan kegunaan penggunaan vaksin COVID-19. (ant/adh)