“Jangan sampai penjaminan ini yang menerima justru pihak-pihak yang sebetulnya mereka tidak terlalu terdampak kuat, atau berada pada industri yang terlalu besar,” tandasnya.

Intinya, harus ada perubahan kebijakan ke depannya, baik terkait dengan PMK-nya, dan sebagainya, yang betul-betul penjaminan kepada UMKM itu mudah.

“Tidak njilmet, tidak menyulitkan, jangan sampai mereka butuh modal, tetapi tidak ada yang bisa dijaminkan, harus ada langkah-langkah terobosan,” pinta Agun.

Dalam situasi extraordinary seperti sekarang ini, Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai UMKM dan government expenditure (belanja Pemerintah) sebagai faktor utama penggerak perekonomian yang dipastikan akan jatuh pada jurang resesi.

Secara empiris, UMKM bahkan mempunyai kekuatan lebih dalam menghadapi situasi sulit. Karena itu, perhatian stimulus untuk menggerakan ekonomi disamping mempercepat realisasi anggaran pemerintah tetapi berfokus pada UMKM.

“Kehadiran lembaga penjaminan seperti Jamkrindo dan Jamkrida ini akan mengatasi gap (jarak, red) antara kreditur seperti bank dan debitur yang membutuhkan pinjaman. Tentu yang harus disasar adalah pelaku UMKM yang visible, tetapi tidak bankable,” unkapnya.