Dia menyebut justru tiga faktor yakni korupsi, birokrasi pemerintah tidak efisien, dan akses keuangan lah yang menjadi 3 persoalan utama penghalang investasi sedangkan ketenagakerjaan berada pada peringkat 13 dari 16 persoalan.

“Rumusan RUU Ciptaker tldak memillki relevansi yang signifikan terhadap permasalahan investasi di Indonesia,” ujarnya.

Politikus Demokrat ini juga menyebut RUU Cipta Kerja ini juga cacat prosedur. Dia menilai proses pembahasan hal-hal krusial ini kurang transparan dan akuntabel serta tidak banyak melibatkan elemen masyarakat.

“RUU Ciptaker ini juga cacat prosedur. Fraksi Partai Demokrat menilai, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Ciptaker ini kurang transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Panca mengingatkan, pembahasan RUU Ciptaker ini tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja dan jaringan civil society yang akan menjaga ekosistem ekonomi dan keseimbangan relasi Tripartit, antara pengusaha, pekerja dan pemerintah.

Selain itu, PKS yang diwakilkan Ledia Hanifa Amaliah menyatakan pihaknya menolak lantaran arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja telah berdampak terhadap lebih dari 78 undang-undang.