“AJI merespons berbagai aktivitas dari para pejabat di Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim, terkait pengabaian mereka terhadap protokol keselamatan peliputan jurnalis,” ujarnya.

Dari surat kepada dua instansi tersebut, kata Faridl, masukan-masukan AJI Surabaya telah sempat dijalankan oleh beberapa instansi pemerintah. Namun hal itu ternyata hanya berjalan sementara waktu.

Fakta yang ditemukannya di lapangan, beberapa instansi ternyata pemerintah malah makin rajin menggelar acara seremonial dan mengundang bangak kerumunan pejabat dan wartawan untuk datang.

“Namun kalau AJI lihat ada banyak sekali hal-hal yang masih muncul pengabaian, misalnya banyaknya acara seremonial yang diselenggarakan para pejabat ini,” katanya.

Menurutnya, prilaku pejabat yang seringkali menggelar acara seremonial tersebut, bukanlah bagian dari informasi yang penting bagi publik dan tak perlu diliput oleh jurnalis.

“Ada banyak sekali pemberitaan soal seremonial, apa untungnya bagi publik, apa publik teredukasi dengan gaya pejabat yang narsis, yang ingin setiap hari masuk di layar TV, di koran, di media, menunjukkan mereka seolah-olah sudah bekerja dengan baik,” ujarnya.

Sesi seremonial seperti itu, kata Faridl, bisa tetap diberitakan oleh media, tanpa jurnalisnya perlu melakukan peliputan secara langsung hingga membahayakan keselamatannya.

“Apa buktinya? Buktinya ada banyak pejabat yang terkonfirmasi positif Covid-19, bahkan ada yang meninggal, ada banyak jurnalis yang terkonfirmasi positif dan kemudian juga ada yang meninggal,” ujarnya.