Kliknusae.com – Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat meminta agar pemerintah daerah sekarang waktunya fokus memperhatikan pemulihan ekonomi sosial.

Hal ini penting dilakukan supaya roda perekonomian tidak semakin terpuruk akibat dampak dari pandemi corona (Covid-19).

“Dampak Covid-19 ini sangat dahysat terhadap kesehatan masyarakat,korban cukup banyak. Tapi disamping itu, saya sudah sampaikan akan ada dampak yang lebih berat lagi yakni dampak ekonomi yang ditimbulkan,” kata Ketua GIPI Jabar Herman Muchtar ketika ditemui Kliknusae.com, di Hotel Cihampelas 2 Kota Bandung usai mengikuti Zoom Meeting bersama Kepala Dinas Pariwisata se-Jawa Barat, (01/06/2020).

Didampingi Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Jawa Barat Junizar Kuman, Herman-yang juga Ketua PHRI Jawa Barat ini mendesak supaya dilakukan langkah-langkah konkret dalam pemulihan sektor pariwisata yang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah ditetapkan menjadi lokomotif ekonomi Jawa Barat.

Percepatan ini penting mengingat para pekerja di industri pariwisata seperti hotel,restoran,tempat hiburan,taman rekreasi dan yang lainnya kondisinya semakin sulit untuk tetap bertahan hidup setelah dirumahkan bahkan di-PHK.

“Bagi pengusaha mulai dari pengusaha kecil,menengah dan besar itu kekuatan bertahan hanya sampai pada bulan Juni dan maksimal Juli. Sedangkan dampak sosial masyarakat, karyawan yang dirumahkan atau di PHK itu kekuatannya satu setengah bulan setelah mereka dirumahkan,” tambahnya.

Artinya jika mereka dirumahkan pada bulan April, kekuatan untuk bertahan dalam menghidupi keseharian hanya mampu sampai pertengahan Mei.

“Beruntungnya, mereka masih tertolong oleh Tunjangan Hari Raya (THR). Dan THR di Jawa Barat ini cukup tinggi hampir 97 persen pengusaha memberikan THR,” katanya.

Lebih lanjut Herman Muchtar-yang sejak awal pandemi corona gigih memperjuangkan supaya pariwisata Jawa Barat tidak terpuruk meminta supaya ada persamaan persepsi dalam pemulihan ekonomi antara birokrasi dan industri.

“Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan New Normal sudah jelas sekali protokolnya. Tinggal yang paling penting sekarang, harus ada pemahaman dan persepsi yang sama antara birokrasi dan pelaku industri untuk segera memulihkan ekonomi,” kata Herman.

(adhi)