Sekjen ASITA Bali, Putu Winastra, pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa mereka memahami jika ini bukan kebijakan PLN daerah.

Karena itu ia berharap agar pemberitaan ini dapat didengar dan menjadi masukan bagi para pengambil keputusan di Jakarta, terutama Kementerian ESDM, BUMN dan Kemenparekraf.

“Ini bukan soal Bangli atau Bali saja, tapi juga soal Indonesia karena kebijakan ini berlaku nasional. Ini juga bukan soal industri pariwisata saja, tapi juga industri pada umumnya. Karena itu saya berharap agar pemerintah pusat dapat melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat agar dapat memberikan keringanan bagi para pengusaha di tengah ujian berat ini,” tutup Ketut Mardjana.

(adh)