Kebijakan PLN yang tak peka situasi ini oleh kalangan pelaku pariwisata Bali dinilai sangat tidak kooperatif.

“Presiden Jokowi telah memperlihatkan semangatnya untuk membantu pariwisata Indonesia dengan paket-paket stimulus ekonomi agar pariwisata bisa pelan-pelan bangkit kembali. Namun PLN sepertinya tidak peka terhadap situasi karena kami masih dikenakan sanksi reguler seperti tidak ada pandemi. Ini sangat memberatkan pengusaha pariwisata untuk bangkit dari keterpurukan,” ujar I Ketut Mardjana, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPC Bangli,

Bersama Association of The Indonesian Tour & Travel (ASITA) Bali, I Putu Winastra dan Ketua PHRI Tabanan, I Gusti Bagus Damara, disampaikan bahwa PLN seharusnya peka terhadap situasi pandemi karena terkait dengan kesejahteraan rakyat juga.

Mereka menyampaikan bahwa pengusaha pariwisata menanggung hajat hidup karyawan yang kehilangan pekerjaan jika suatu usaha wisata tidak dapat bangkit kembali akibat listrik yangterputus.

“Ini bukan semata soal pengusaha, tapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak,” lanjut Mardjana.

Menurut dia, pemilik destinasi wisata terbesar di Kabupaten Bangli ini juga mencontohkan, dengan terputusnya aliran listrik di destinasi miliknya, itu akan mengganggu pariwisata Bangli secara umum, karena ada banyak konstituen bisnis yang bergantung pada destinasinya.