“Jadi yang terjadi banyak kabupaten/kota yang menarik kembali. Data-data yang sudah dikirimkan ke Kemensos ditarik kembali, karena ternyata ada desa atau kelurahan yang keberatan. Karena mereka tahu bahwa data yang mereka kirimkan tidak sama dengan data dari Dinsos yang dikirimkan ke Kemensos,” terangnya.

Dengan adanya penarikan data kembali oleh desa dan kelurahan untuk melakukan koreksi, akhirnya waktu untuk pendataan molor. Ujungnya penyaluran bansos tunai ikut molor.

Namun untuk mengatasi hal itu, Kemensos kini sudah menutup celah bagi desa dan kelurahan yang ingin menarik data. Mereka sudah tidak bisa lagi mengoreksi data.

“Kepada daerah-daerah sudah tidak ada lagi yang narik-narik data kemudian kirim data lagi. Ini mungkin dikarenakan beberapa program bansos yang bersamaan dari Kemensos ada, Kemendes ada, pemprov ada, pemkot/pemkab ada,” tuturnya.

Meski begitu Juliari memaklumi hal itu. Menurutnya tidak mudah untuk membuat data yang akuntabel tapi juga dikejar-kejar waktu.

“Jadi mungkin di level bawah itu tidak mudah untuk melakukan pendataan. Kami pahami, karena juga harus akuntabel juga, tidak sembarangan memberikan data,” kata Jokowi.

“Kalau hanya mengandalkan kecepatan saja tapi tidak harus akuntabel itu mudah. Ini kan harus cepat dan akuntabel, sehingga yang kami lakukan, kami sudah menyetop untuk data sehingga tidak bisa ditarik-tarik lagi datanya,” sambungnya.

(adh/dtk)