Menurutnya, persoalan administrasi bisa diurus belakangan yang penting masyarakat yang membutuhkan segera mendapat bantuan.

“Kemudian bantuan sosial, Presiden mengatakan harus cepat dan tepat tetapi jika pilihan hanya satu tepat atau cepat maka Presiden minta agar cepat dulu semua segera diberi soal pembukaannya nanti administrasi,” sebutnya.

Sebab, menurut Mahfud, keadaan di lapangan sering kali banyak warga yang tidak memiliki kelengkapan administrasi namun sangat membutuhkan bantuan. Untuk itu, Mahfud berharap ada cara tersendiri untuk mengatasi masalah administrasi terkait bantuan sosial tersebut.

“Mungkin banyak orang nggak punya KTP, tidak jelas rumahnya, tapi jelas-jelas membutuhkan tapi cepat diberi. Nanti bisa diadministrasikan tersendiri tanpa menjadikan kartu penduduk dan alamat yang jelas sebagai prasyarat untuk dapatkan itu. Terutama kaum miskin di perkotaan,” tuturnya.

(adh/dtk)