“Kalau pemotongan itu tidak melalui prosedur yang ada, tentu itu pelanggaran. Selama melalui prosedur yang benar tentu tidak masalah, setidaknya harus dikonsultasikan dengan Kemenkeu dan Kemendagri,” tutur Hadi.

Hadi meminta Emil untuk mengkaji secara detail rencana pemotongan gaji ASN. Selain nihil landasan hukum, Emil juga diminta untuk mempertimbangkan kondisi krisis yang bisa berdampak kepada ASN di Jabar.

Dia menyarankan Emil untuk membuka secara transparan rencana pemotongan gaji ASN. Selain itu, dia juga perlu membuat landasan hukum yang jelas.

“Pemprov harus menerbitkan aturan sebagai panduan pelaksanaan pemotongan penghasilan ASN di Jabar,” pungkasnya.

(adh/cnn)