Pakar keamanan siber telah menjelaskan bahwa Zoom sudah mendapatkan berbagai kritikan atas keamanan sejak awal 2020. Baru-baru ini bahkan lebih dari 500 ribu akun zoom termasuk yang berbayar diperjualbelikan di dark web.

Bahkan banyak diantaranya adalah akun yang dimiliki oleh pemerintahan dan korporasi besar.

Dengan kejadian tidak yang terjadi di rapat Wantiknas, sebaiknya lingkungan ring satu istana memakai alternatif lain untuk keperluan rapat melalui aplikasi konferensi video.

Pratama menyarankan pemerintah meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terkait keperluan konferensi video.

Di sisi lain, Pratama mengatakan Zoom sesungguhnya telah melakukan pembaruan fitur untuk menangkal ancaman-ancaman peretasan.

“Zoom sendiri sebenarnya sudah memberikan update yang cukup krusial, namun kemungkinan belum banyak diketahui penggunanya. Seperti fitur enable waiting room, jadi peserta harus mendapatkan approval terlebih dahulu saat mau masuk ke meeting,” tutur Pratama.