“Desain program Kartu Prakerja tidak lahir sekonyong-konyong. Karena ini sudah didiskusikan sejak Juni (2019) ketika saya masih Deputi Ekonomi di Kantor Staf Presiden. Disitu saya nggak terhitung konsultasi dengan stakholder baik peneliti, ekonom, serikat pekerja, KADIN, APINDO, lebih dari 50 HRD perusahaan digital platform,” ujar dia.

Hingga saat ini, menurut Denni, sudah ada empat mitra digital baru yang menunjukkan ketertarikan untuk menjadi platform digital Kartu Prakerja.

Namun demikian, pemerintah masih dalam proses evaluasi program yang baru terlaksana dalam beberapa pekan belakangan.

“Tapi kami tentu evaluasi juga yang delapan mitra ini. Jadi tidak terburu-buru untuk ekspansi,” pungkas Denni.

(adh/kom)