Kliknusae.com – Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang kebingungan untuk mengakses program, kebijakan dan fasilitas yang  disampaikan pemerintah dalam penanganan situasi wabah virus Covid-19.

“Apa yang terjadi di lapangan nyatanya tidak semulus apa yang kita bicarakan di forum ini. Saya banyak mendapatkan keluhan dari para pengemudi ojek online, ibu rumah tangga dan masyarakat bawah mengenai kebingungan dan kesulitan mereka mengakses kebijakan pemerintah,”  kata Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) tentang kondisi stabilitas sistem keuangan perbankan nasional di tengah wabah Covid-19 menyampaikan,Rabu (9/4/2020).

Menurutnya, kondisi ini jangan sampai memicu  krisis sosial dan kriminalitas karena bantuan yang mereka harapkan tidak turun juga.

Terkait dengan salah satu tugas yang diberikan kepada BI, ia menegaskan bahwa pada pada prinsipnya pihaknya mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mitigasi sebaran pandemi virus Covid-19.

Tetapi menurutnya, masih ada hal-hal yang memerlukan pikirkan bersama. Hal tersebut, lanjut Anis, termasuk kewenangan yang diberikan kepada BI untuk melakukan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah yang cukup besar, yakni mencapai hampir Rp 300 triliun sejak awal tahun 2020.

Dengan kewenangan tersebut, menurut politisi PKS ini, BI dapat membiayai defisit fiskal melalui pembelian SUN/SBSN dari pasar primer.