Kliknusae.com – Sampai hari ini,Rabu (18/3/2020), dari 1004 Orang Dalam Pemantauan (ODP) kasus Covid-19 di Jawa Barat, 441 orang dinyatakan selesai ODP dan 563 masih dalam pemantauan. Demikian data yang dirilis dari situs situs http://humas.jabarprov.go.id

Dalam unggahan akun Instagramnya, Minggu (15/3/2020),Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap dengan dirilisnya data tersebut bisa menjadi parameter untuk pimpinan desa hingga kepala daerah untuk melakukan antisipasi dan edukasi yang terukur dan rasional.

“Data ini silakan dijadikan parameter untuk pimpinan desa/kelurahan, camat sampai Bupati/Walikota untuk melakukan antisipasi dan edukasi yang terukur dan rasional,” tutur Emil.

Peta digital interaktif sebaran Corona ini memuat informasi untuk orang dalam pemantauan (ODP) ditandai warna biru, kemudian pasien dalam pengawasan (PDP) berwarna kuning dan pasien yang positif Covid-19 berwarna merah.

Dengan diluncurkannya data ini, Emil mempersilakan warga untuk proaktif agar saling mengingatkan untuk menjaga diri dan mengurangi interaksi sosial di zona merah dan kuning, tanpa reaksi sosial berlebihan.

dok humas jabar

Adapun terkait perkembangan terkini Covid-19 di Jabar hingga Rabu (18/3/2020) ini sudah ada 11 orang dinyatakan positif terpapar. Bertambah satu orang, setelah pada Minggu (15/3/2020) dinyatakan ada 10 orang yang positif Covid-19.

Dua orang yang meninggal dunia akibat Covid-19 ini yakni warga Kabupaten Cianjur dan warga Kabupaten Bekasi.

Dari kesepuluh pasien positif tersebut, di antaranya tiga warga Depok, satu warga Kota Bandung, satu warga Kabupaten Cirebon, satu warga Kabupaten Purwakarta, tiga warga Kabupaten Bekasi, dan satu warga Kabupaten Cianjur.

Sementara jumlah PDP dari sebelumnya 83 orang, naik menjadi 101, 46 di antaranya telah selesai pengawasan, sementara sisanya 55 orang masih dalam pengawasan.

Sedangkan ODP virus Corona naik menjadi 1004 orang dari sebelumnya 785 orang, 441 di antaranya telah selesai dipantau sehingga sisa 563 orang masih dalam pemantauan.

“Kita menjaga tidak ada data yang melanggar aturan publik, tapi di level kelurahan yang masih sangat luas itu minimal forum pimpinan kelurahan atau kepala desa bisa melakukan social distancing, edukasi, pelacakan,” kata Emil.

(adh)