Seiring akan disiapkannya berbagai diskon fasilitas dan kegiatan menarik, lanjut Dedi, industri pariwisata di setiap daerah wajib mempersiapkan ini secara matang. Tak terkecuali mengenai pertunjukan dan atraksi yang akan ditawarkan kepada para wisatawan.

“Kemudian juga mereka sepakat untuk melakukan diskon, untuk di tempat wisata hotel dan sebagainya,” ungkapnya.

Disparbud Jabar saat ini sedang berupaya mempercepat berbagai agenda pariwisata di Jabar. Selain itu, pihaknya akan mencoba membuat surat kepada pemerintah pusat agar memperhatikan tempat wisata di Jabar. Ini berkaitan dengan kebijakan fiskal kemungkinan pemberian diskon pajak.

Keringanan Pajak

Selain itu, dia melanjutkan, akan menanyakan kewenangan pusat terkait Pajak Penghasilan (PPh) industri pariwisata di Jabar, khususnya, Pasal 21 dan PPh Pasal 25.

“Dan kita juga coba akan mendorong karena mereka ingin ada keringanan terhadap pajak pembangunan 1 (PB1). Itu adalah kewenangan kabupaten kota. Kira kira gimana nih di industri pariwisata, mereka sudah siap tadi tapi di sisi lain juga ada keinginan keinginan kata tadi,” kata dia.