Kliknusae.com – Dibanding provinsi lain keberadaan Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jawa Barat memiliki tugas yang tidak ringan. Apalagi dengan luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, tentu memiliki tantangan tersendiri.

Oleh sebab itu, peran Badan Pengurus Cabang (BPC) PHRI di masing-masing daerah tidaklah cukup. Tapi perlu dibentuk Koordinator Wilayah (Korwil) guna membantu kinerja organisasi.

“Kalau dibandingkan dengan Yogyakarta yang sama-sama memiliki kekuatan pariwisata, ada perbedaan karakteristik, baik secara sosiologis dan geografis dengan Jawa Barat. Begitu pun terhadap keberadaan PHRI juga belum sepenuhnya dipahami masing-masing daerah tingkat dua,” demikian disampaikan Ketua BPC PHRI Kabupaten Sumedang  H Nana Mulyana ketika dihubungi Kliknusae.com, Rabu (05/02/2020).

Nana dimintai tanggapannya terkait, seperti apa idealnya program kerja PHRI Jawa Barat dalam menyongsong era industri 4.0.

Menurut Nana, dalam menjalankan program organisasi PHRI masih menyisakan pekerjaan rumah cukup berat yakni bagaimana memberikan pemahaman terhadap masing-masing pemerintah daerah.

“Dalam mengembangkan pariwisata mindset pemerintah dan pelaku industri pariwisata, dimana didalamnya adalah PHRI, harus sama. Kalau kita lihat di Yogyakarta, itu sudah berjalan. Tetapi di Jawa Barat, masih ada wali kota dan bupati yang belum paham, apa itu fungsi PHRI,” ungkap Nana.

Kondisi inilah yang menjadi tantangan di kepenguruan PHRI Jawa Barat periode 2020-2025 untuk lebih bisa turun ke bawah membantu BPC-BPC dalam memberikan sosialiasi terhadap keberadaan PHRI kepada pemda tingkat II maupun kota.

“Saya pikir, sekarang saatnya peran BPD untuk mendorong dan  melibatkan pengurus BPC dalam mensosialisasikan program PHRI, khususnya terkait pengembangan pariwisata di Jawa Barat. Selama ini kinerja BPD PHRI sudah diakui,bagus. Tinggal sekarang , bagaimana kinerja yang baik itu diturunkan ditingkat BPC,” kata Nana.

Ditambahkan Nana, misi dari program BPD PHRI adalah pemerataan program. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk melakukan pemetaan.

“Di Jawa Barat itu kita bisa menghitung berapa banyak BPC yang punya  daya saing dan berapa BPC yang memang masih perlu diarahkan. Nah, kenapa harus ada Korwil. Intinya, pertama untuk sharing dalam  membangun kapastias,kapabelitas kemandirian BPC itu sendiri, termasuk bargaining dengan pemerintah,” lanjut Nana.

Kedua, yang harus diketahui adalah bahwa pemerintah daerah Jawa Barat berkeinginan kegiatan pemerintah harus dilakukan di daerah masing-masing, tidak keluar.

“Nah, kebayang tidak. Bisa tidak dilaksanakan. Menurut saya mustahil. Kenapa? Kalau kita melakukan hal yang sama,berarti  Jawa Barat mengalami kemunduran, sebab nanti dari daerah lain seperti Jakarta dan lainnya melakukan hal yang sama, siapa yang akan menjadi pengunjung di Jawa Barat, kalau disekat-sekat seperti itu,” papar Nana.

Namun karena ini sudah kandung berjalan, maka solusi yang bisa dilakukan adalah cross selling. Disinilah peran BPD PHRI harus hadir yakni dengan penguatan di daerah masing-masing melalui Korwil.

“Misalkan, saya ambil contoh Garut bisa cross selling dengan Pangandaran. Kegiatan-kegiatan dari pemda Garut nanti dilaksankan di Pangandaran. Begitu pun sebaliknya. Nah, yang bisa menjembatani ini adalah PHRI,” ujar Nana yang  juga Direktur Eksekutif Sumedang Invesment Board ini.

Artinya yang mengkoordinasikan jalannya cross selling ini adalah mereka  yang betul-betul bisa melaksanakan  fungsi tersebut.

“Sehingga dengan kebijakan Pak Gubernur yang sudah kadung disampaikan bahwa masing-masing daerah tidak harus keluar, cross selling tadi bisa menjadi salah satu solusi,” tutup Nana.

(adh)