Kliknusae.com – Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani menyatakan persaingan global pariwisata di kawasan ASEAN semakin kompetitif. Beberapa negara seperti Thailand,Vietnam,Malaysia dan Singapura telah mengalokasikan anggaran cukup besar dalam upaya mempromosikan sektor wisata.

Kondisi ini jika tidak segera disikapi pemerintah,maka sulit untuk bisa menarik lebih banyak wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia.

Data statistik memang menunjukan kunjungan wisata di Indonesia naik dari 2014 yang berjumlah 9,44 juta menjadi  16,1 juta orang pada tahun 2019.

“Tapi untuk target kunjungan kami ini masih kurang, karena minimnya koordinasi mulai perencanaan, pengelolaan, hingga promosi,” demikian disampaikan Haryadi di acara pembukaan Munas XVII 2020 yang bertemakan “Optimalisasi Peran Strategis PHRI dalam Membangun Industri Pariwisata Indonesia”, di Resinda Hotel,Kabupaten Karawang,Jawa Barat,Senin (11/02/2020).

Sejumlah pejabat pun seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wisnutama Subandio, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, hingga Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Ditambahkan Haryadi, PHRI sebagai pelaku usaha  menjadi yang terdepan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam menyumbangkan pendapatan asli daerah di setiap wilayah.

Kementerian Pariwisata di 2018 telah menganggarkan sebesar 1,678 triliun untuk wisata di Indonesia. Tapi, sayangnya justru Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) setelah dibentuk 5 tahun lalu, tidak pernah aktif hingga sekarang.

“Itulah yang membedakan kita (Indonesia) dengan negara lain yang miliki tourism board atau badan promosi yang aktif. Padahal ini sudah diamanatkan dalam UU nomor 10 tahun 2009,” ujarnya.

BPPI, lanjut Haryadi, sangatlah berperan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia dan pengembangannya.

“BPPI ini mitra pemerintah dan bukan pesaing. Kami harap BPPI aktif lagi karena perkembangan dunia ini sifatnya dinamis dan perlu adanya respon cepat,” ujarnya.

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, dengan keragaman budaya, keindahan alam, serta keramah tamahan penduduknya.

Data statistik kunjungan wisatawan mancanegara tercatat meningkat yaitu :

Pada tahun 2014 sebesar 9.44 juta dan diperkirakan pada tahun 2019 mencapai sebesar 16.1-16.3 juta orang pertumbuhan tersebut tercatat pada tahun 2015 sebesar 8.36%, 2016 sebesar 12.6%, 2017 ebesar 21.87%, 2018 sebesar 12.6% dan diperkirakan 2019 sebesar 2.4%.

Pencapaian tersebut dibawah target awal pemerintah sebesar 20 juta orang dan masih dibawah pencapaian Negara tetangga seperti Thailand sebesar 39.8 juta orang dan Malaysia 26.4 juta orang pada tahun 2019.

Tidak dipungkiri pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah memberikan perhatian yang sangat besar pada sektor pariwisata dengan membangun seluruh infrastruktur yang langsung berdampak positif pada kepentingan pariwisata yang meliputi bandara, jalan tol, pelabuhan, listrik, telekomunikasi dan infrastruktur digital, serta memberikan kebijakan bebas visa bagi 169 negara.

“Namun bila kita melihat hasil pencapaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masih dibawah target, tentu menjadi pertanyaan dimana letak kekurangannya,” papar Haryadi-yang terpilih kembali untuk memimpin PHRI periode 2020-2025.

Dijelaskan Haryadi, bahwa salah satu permasalahannya sektor pariwisata Indonesia adalah  masih belum optimalnya koordinasi program pariwisata.

Baik itu, mulai dari perencanaan, pengelolaan dan promosi antara pemerintah dengan stake holders pariwisata hingga  pelaku usaha pariwisata dan masyarakat yang berkepentingan dengan pariwisata.

“Produk wisata kita sebenarnya sangat lengkap dan berkualitas, mulai dari destinasi wisata yang sangat beragam, seperti wisata alam dan wisata buatan. Bahkan produk wisata Indoensia boleh dikatakan paling lengkap di ASEAN, namun permasalahan klasik yang muncul adalah bagaimana kita dapat mempromosikan dengan tepat pada target pasar yang kita inginkan,” papar Haryadi.

Haryadi membandingkan anggaran Ministry of Tourism & Sport Thailand pada tahun 2018  yakni sebesar Thai Baht 6.6 Milyar atau USD 211.3 juta (Rp 2.885 triliun)  dengan perolehan wisman 38.28 juta orang/

Sedangkan anggaran Kementerian Pariwisata kita pada tahun 2018 sebesar Rp.1.678 triliun dengan perolehan wisman 15.81 juta orang. Anggaran Kementerian Pariwisata Thailand harus berbagi dengan anggaran olah raga, sedangkan Indonesia sepenuhnya digunakan untuk kegiatan pariwisata.

“Yang membedakan Indonesia dengan Thailand dan juga dengan Malaysia dan Singapura adalah mereka memiliki Tourism Board yang sangat aktif. Thailand memiliki Tourism Authority of Thailand, Malaysia memiliki Malaysia Tourism Promotion Board dan Singapura memiliki Singapore Tourism Board,” ungkapnya.

Sayangnya BPPI  yang dibentuk tahun 2014 sampai sekarang tidak diaktifkan oleh Kementerian Pariwisata dengan alasan pemerintah ingin mengurangi jumlah badan karena sudah terlalu banyak.

“Suatu alasan yang naif  padahal badan ini diamanatkan dalam UU no. 10 tahun 2009 dalam pasal 36 s/d 42 dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) pasal 43 s/d 49,”kata Haryadi.

Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi pembentukan BPPI yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan BPPI merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri dengan sumber pembiayaan yang berasal dari bantuan dana dari APBN dan APBD yang bersifat hibah sesuai ketentuan perundangan-undangan; sumber dari pemangku kepentingan; serta sumber lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku

BPPI bertugas untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia; meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa; meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku; melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. BPPI berfungsi sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; serta mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

“Sehingga sangat jelas BPPI adalah mitra pemerintah untuk mengoptimalkan pertumbuhan pariwisata Indonesia bukan pesaing apalagi sebagai pihak yang akan mencari panggung popularitas. BPPI adalah wujud nyata Indonesia Incorporated,” tegasnya.

Oleh karenanya,lanjut Haryadi, pihaknya meminta kepada Wakil Presiden agar  BPPI dapat segera diaktifkan.

Alasannya, dalam tatanan global, perkembangan ekonomi dunia bergerak cukup dinamis sehingga memerlukan response yang cepat dan tepat, seperti dinamika yang kita hadapi saat ini yaitu menyebarnya virus Corona dari kota Wuhan China.

(adh)