“Ditambah dengan kemudahan aplikasi Virtual Hotel Operator (VHO), mereka makin menjadi-jadi. Ini kan sangat berbahaya. Bagaimana dengan kami yang taat aturan dengan kelengkapan izin. Bahkan untuk peningkatan PAD anggota PHRI juga sudah memasang tipping box dimasing-masing hotel dan restoran untuk meningkatkan pajak,” tandasnya.

Menurut Nana, selama ini PHRI dan anggotanya mendukung penih apa yang menjadi target pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan PAD.

“Namun di saat bersamaan ada apartemen dan pemondokan yang beralih fungsi menjadi hotel. Mereka leluasa berbisnis tanpa membayar pajak, kan ini tidak fair juga. Marilah kita sportif dalam berusaha. PHRI sendiri sangat mendukung kepada para pengusaha untuk bisa mendapatkan izin,” tambah Nana.

Langkah pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menertibkan bangunan yang tak memiliki izin usaha hotel ini,lanjut Nana, bisa menjadi contoh di daerah lain.

“Saya yakin, kasus serupa juga banyak  dialami teman-teman di daerah lain. Harapan saya, tindakan tegas seperti ini bisa juga diterapkan di tempat lain, di Jawa Barat,” tutup Nana.

(adh)