PHRI Yogyakarta berharap agar pemerintah dapat lebih memperhatikan para pelaku hotel yang benar-benar mengikuti regulasi hukum yang ada di Indonesia.

“Kami selama ini selalu mengikuti regulasi yang diterapkan pemerintah. Hotel diminta memiliki beberapa sertifikasi, kami laksanakan. Dan itu, kami bayar mahal untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Lalu,bagaimana dengan MHV itu. Tidak memiliki izin segala macam,tetapi bisa mengelola hotel bahkan mengambil kos-kostan yang jelas dari sisi peruntukan,regulasinya pun tidak ada,” papar Deddy.

Dikemukakan Deddy, beberapa hotel kecil di Yogjakarta sudah mulai merasakan mudhoratnya bekerjasama dengan aplikasi dari luar tersebut.

“Ada hotel yang dirugikan karena kontraknya diputus begitu saja. Bahkan hotel bintang juga sudah mulai rishi dengan praktik seperti Oyo dan lainnya ini,” tandas Deddy.

Deddy juga mengingatkan agar dalam  memutuskan untuk bekerjasama dengan VHM tersebut harus dipikirkan terlebih dahulu dampak jangka panjangnya.

(adh)