“Memang dibutuhkan koordinasi dengan pemilik jasa supaya utilitas dapat dipindahkan,” ujarnya.

Ia pun menegaskan, Ditjen Bina Marga ikut mendukung Integrated Tourism Development Masterplan yang melibatkan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, serta badan usaha.

“Dalam master plan yang dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR itu telah ditetapkan pembagian tugas setiap stakeholders,” jelasnya.

Adapun tanggung jawab Ditjen Bina Marga di antaranya penanganan jalur non nasional yang penting dalam mendukung Key Tourism Area (KTA).

Adanya pembangunan akses jalan maupun jembatan yang diampu Ditjen Bina Marga, maka Danau Toba bakal lebih mudah dikunjungi.

(adh)