Masukan lain yang diterima Menhub, yaitu terkait dengan pembangunan sejumlah dermaga. Soal ini, Menhub Budi telah menugaskan Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk mensurvey kemungkinan dibangunnya dermaga.

Kemudian terkait dengan pelaksanaan program tol laut di Maluku, Budi mengatakan, untuk menghilangkan adanya persaingan tidak sehat, ia mendorong pihak Pemda Maluku untuk dapat menempatkan 1 orang perwakilan, misalnya di Surabaya, Jawa Timur.

“Selama ini rupanya ada masalah hubungan yang kurang baik, sehingga pada saat meminta kebutuhannya ke Surabaya, barangnya sudah habis. Dengan menempatkan perwakilan di sana (Surabaya) nantinya semua kabupaten di Maluku dapat mendaftarkan kebutuhanya dan kita akan berikan prioritas kepada permintaan tersebut untuk dibawa melalui Kapal Tol Laut,” kata Budi.

Di Provinsi Maluku sendiri, saat ini terdapat sejumlah infrastruktur transportasi seperti 12 bandara dengan 8 rute perintis dan 7 rute komersial. Pada angkutan penyeberangan terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku dengan 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial, 62 lintas perintis) yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis). Kini terdapat 3 trayek Tol Laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan 9 pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.

Terkait hal ini, Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 tentang strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya Provinsi Maluku. Melalui berbagai pembangunan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku serta mendorong Maluku sebagai lumbung ikan nasional.*** (IG)