Menurut President Director PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin dalam keterangan pers AP II menyebutkan, tujuan FGD ini adalah merumuskan strategi komprehensif guna mengoptimalkan operasional dan pelayanan di 4 bandara itu.

“Kami ingin memastikan bahwa dengan skema KSP BMN ini dapat menjadikan bandara-bandara tersebut bisa berkontribusi lebih dalam meningkatkan perekonomian daerah, meningkatkan konektivitas transportasi dan logistik, dan meningkatkan nilai tambah pariwisata setempat,” papar Awaluddin.

Melalui pembahasan bersama dengan stakeholder dalam FGD tersebut, terdapat 3 topik utama yang mengemuka.

“Pertama, terkait dengan regulasi. Ada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara, lalu regulasi Kementerian Perhubungan selaku regulator yang mengatur teknis kebandarudaraan, serta regulasi Kementerian BUMN yang mengatur pengelolaan usaha PT Angkasa Pura II. Kami akan mensinkronkan dan mengintegrasikan berbagai regulasi-regulasi itu agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya di lapangan,” jelas Awaluddin.

Kemudian topik kedua, lanjut Awaluddin, pembahasannya terkait dengan sektor bisnis. “Angkasa Pura II adalah BUMN yang berorientasi profit. Apa yang dipercayakan negara kepada Angkasa Pura II selaku BUMN melalui KSP BMN harusnya bukan menjadi beban, namun bagaimana kami harus menjadikan ini sebagai potensi keuntungan,” paparnya.