Wacana itu kemudian mendapat penolakan dari Mahasiswa Pecinta Danau Toba. Mereka pun menggelar aksi penolakan di kantor Badan Otorita Pelaksana Danau Toba (BPODT) Jalan Patimura Medan, Senin (2/9/2019).

“Kita mau klarifikasi sebenarnya. Bagaimana komitmennya, apa Pak Gubernur buta dengan kawasan Danau Toba dan kondisi sosial dan budayanya? Sehingga mencanangkan wisata halal itu,” kata koordinator Aksi, Rico Nainggolan.

Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Muchlis. Foto:adhi

Sementara itu Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Muchlis  menegaskan bahwa konsep wisata halal tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada di Danau Toba. Konsep wisata halal bisa berdampingan dengan kearifan lokal yang ada.

“Tidak kita larang itu, wisata halal beda dengan konsep wisata syariah, wisata halal hanya sekadar memberi kebutuhan bagi wisatawan, wisata halal bukan berarti meniadakan, makanya kearifan lokal tidak terganggu,” kata Muchlis saat menerima pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.

(adh/dtk)