Dalam hal ini, MKK Pusat (Kemenpar) akan turut berperan dalam mengasistensi pembentukan MKK tingkat provinsi.

Demikian pula dengan MKK tingkat provinsi yang selanjutnya bertugas membina dan membantu pembentukan MKK tingkat kabupaten.

“Saat ini, kami akan terus berkoordinasi dengan MKK Pusat mengenai langkah yang harus ditempuh untuk membentuk dan mengaktivasi MKK tingkat provinsi. Harapan kami, koordinasi ini tetap terlaksana setelah proses pembentukan MKK Daerah tingkat provinsi selesai karena hal tersebut akan memudahkan kedua pihak untuk melakukan tindakan saat terjadi situasi darurat,” ujar Faozal.

Baca Juga: Merasakan Nuansa Afrika di Savana Doro Ncanga NTB

Plt. Biro Komunikasi Publik Kemenpar, Guntur Sakti, menjelaskan pihaknya berharap agar kerja sama antara Kemenpar dan pemda dalam menciptakan kestabilan dalam iklim pariwisata sangat penting.

Pihaknya ingin agar MKK Daerah mampu memenuhi kebutuhan informasi akurat yang dibutuhkan oleh Kemenpar saat menghadapi situasi krisis sehingga MKK Pusat dapat memetakan dan melakukan langkah-langkah penanganan krisis yang diperlukan.

“MKK bekerja dengan membentuk sebuah sistem kesiapsiagaan untuk menghadapi situasi darurat hingga caranya bagi masyarakat di lokasi terdampak agar mampu memulihkan diri,” lanjutnya lagi.

Dalam upaya peningkatan layanan keamanan, saat ini Kemenpar sedang melakukan pemetaan geospasial dengan mengintegrasikan data dukung dari BNPB, BMKG dan PVBMG.

foto: dok kemenpar

Data ini selanjutnya akan menjadi salah satu sumber pemetaan langkah penanggulangan krisis kepariwisataan yang diakibatkan bencana di seluruh Indonesia. Rencananya, peta geospasial akan selesai pada 2020.

“Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja di Indonesia yang terletak di ring of fire. Peta geospasial ini akan membantu kita menemukan titik-titik bencana yang memerlukan penanganan,” ujar Guntur Sakti.

Guntur Sakti menambahkan, untuk dapat melakukan langkah penanganan dan pemulihan yang cepat, diperlukan pelatihan khusus bagi personel yang terlibat.