“Tiap daerah mempunyai karakter bencana yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Kemenpar tidak akan membatasi aspek regulasi dan standar peralatan, tetapi menekankan bahwa struktur organisasi MKK/TCC (tourism crisis center) diketuai oleh Kepala Dinas Pariwisata,” tambah Guntur.

Sementara itu, mengulas kesiapan NTB, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu M. Faozal mengungkapkan, pihaknya akan memperkuat koordinasi dan pola kerja lintas pihak, khususnya dalam penanganan krisis kepariwisataan yang berpotensi terjadi di NTB. Latar belakang NTB sebagai lokasi wisata yang pernah mengalami bencana alam dan berusaha pulih pasca bencana dalam waktu yang relatif singkat menjadi catatan penting.

“Pasca gempa bumi NTB pada 2018, pihak asing selalu menanyakan apakah NTB sudah punya disaster management. TCC perlu mengadakan simulasi atau tactical floor game, terutama untuk melatih alur koordinasi informasi krisis,” ungkap Faozal.

Usai pembentukan MKK di NTB, kemudian dilanjutkan di Riau dan Jawa Barat. Pelaksanaannya sama seperti di NTB. Forum Group Discussion (FGD) yang akan dilakukan di Riau dan Jawa Barat juga akan menegaskan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk membentuk MKK Daerah dan melaksanakan kegiatan di tiap fase krisis sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Permenpar.*** (IG)