Ditambahkan Herman-yang juga Ketua PHRI Jawa Barat ini,dalam percepatan pelaksanaan pariwisata halal adalah bagaimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) segera mengimplemntasikan hasil diskusi (FGD) yang selama ini sudah berlangsung.

“Bagi kami sebagai pelaku industri pariwisata, tinggal menunggu saja, mau dibawa kemana ini. Bappeda itu eksekutornya,” lanjut Herman.

Herman pun menekankan agar dalam diskusi tersebut harus focus terhadap ringkasan FGD sebelumnya. Dimana ada ada 4 point yang menjadi concern bagi pengembangan wisata syariah yakni;

1. Kunci sukses implementasi kebijakan ekonomi syariah adalah keperpihakan pemerintah.
2. Keperpihakan pemerintah dapat berupa pengaliran modal pada bank syariah,perumusan PDB yang bersumber dari industry sektor halal,fasilitas sertifikasi halal, dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi syariah dalam sektor riil, serta perancangan payung hukum terakit ekonomi syariah.
3. Potensi ekonomi pada industry halal yang saat ini sedang digencarkan adalah pariwisata halal (Disparbud,BI dan Kemenpar) lalu kawasan industri halal (kemenpar)
4. Untuk pariwisata halal,label yang diberikan adalah muslim friendly.

(adh)