Kliknusae.com – Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat Herman Muchtar menilai bahwa keperpihakan pemerintah belum maksimal dalam mendorong wisata halal. Akibatnya, konsep pariwisata halal atau wisata syariah hanya berhenti di wacana saja.

“Soal wisata halal ini sudah dibicarakan sejak 15 tahun lalu. Ada empat sampai lima kali diskusi terkait pariwisata halal ini berlangsung. Hari ini kita bicarakan lagi tentang wisata syariah. Pertanyaannya adalah siapa yang akan segera melakukan eksekutornya,” demikian disampaikan Herman saat berbicara dalam acara Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pengembangan Ekonomi Syariah di Jawa Barat,Jumat (23/8/2019) di Ruang Rapat Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kantor Bappeda Jawa Barat Jalan Juanda no 287,Dago, Kota Bandung.

Menurut Herman, indikator lambannya implementasi kebijakan pariwisata halal di Jawa Barat bisa dilihat dari jumlah sertifikasi halal (syariah).

Suasana FGD mengenai Pengembangan Ekonomi Syariah di Jawa Barat yang berlangsung,Jumat (23/8/2019) di Kantor Bappeda Jawa Barat. Foto:adhi

“Dari 2.500 sertifikat halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat hanya 1 hotel yang sudah memiliki. Data ini saya dapat saat diskusi dengan Bank Indonesia (BI) beberapa waktu. Mungkin sekarang sudah bertambah, tolong dikoreksi. Tapi artinya, jumlah ini kan masih minim,” ungkap Herman.