Ketua PHRI Herman Muchtar: Tanpa Payung Hukum,Mubazir Bicara Wisata Halal
“Setahu saya untuk Jawa Barat belum dibentuk. Padahal potensinya luar biasa ya,” kata Anang melalui sambungan telepon.
Dikatakan Anang yang juga Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata ini,beberapa daerah lainnya seperti Lombok,Sumatera Barat,Aceh,Pekan Baru (Kepri) dan beberapa daerah lainnya sudah berjalan.
“Memang untuk inisiasi awal harus datang dari pemerintah daerah. Baru kemudian stakeholder lainnya bisa ikut bergerak,” ujarnya.
Dalam menjalankan program pariwisata halal memang perlu dibangun strategi komunikasi yang ideal antara pemerintah, pelaku industri halal, serta wisatawan terkait pariwisata halal.
Dalam diskusi terbatas Strategi Komunikasi Produk Wisata Halal: Peningkatan Keberterimaan Industri dan Wisatawan terhadap Hotel Syariah di Indonesia dengan topik Implementasi Wisata Halal, Peluang, dan Tantangan dalam Industri, beberaa waktu lalu mengemuka bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya menggalakan wisata halal ini.
Ketua Pelaksana Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementrian Pariwisata, Wisnu Rahtomo mengemukakan sejak beberapa tahun lalu pemerintah mulai mengembangkan pariwisata halal Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari besarnya potensi yang ada.