“Saya liat pemerintah dalam hal ini Kominfo kebablasan  dengan digital ini. Menganggap segala sesuatunya itu bisa didigitalisasi. Ini yang sering saya serukan,kalau pemerintah ingin membela UMKM,biro perjalanan juga kan UMKM seharusnya juga dibelah. Tapi kalau begini kan seperti ingin dimatikan,” tambah Budi.

Budi menyesalkan langkah yang diambil Kominfo yang dianggap terlalu dini memutuskan untuk mendorong unicorn masuk dalam bisnis umroh tanpa ada konsultasi dengan pihak-pihak terkait.

“Saya juga sudah diingatkan oleh kawan-kawan di Asita maupun asosiasi lainnya untuk mengambil sikap terhadap kebijakan yang diambil Kominfo itu. Saya segera mengambil langkah di DPP, berkoodinasi segera dengan teman-teman perhimpunan travel haji dan lainnya untuk mengambil sikap terkait hal ini,” lanjut Budi.

Namun yang jelas,intinya sebelum dikukuhkan pemerintah, ASITA akan menolak kebijakan tersebut.

Ketua Travel Haji & Umroh Jawa Barat Rustam Sumarna. Foto:Klik nusae/adhi

Sementara itu Ketua Travel Haji & Umroh Jawa Barat Rustam Sumarna menyatakan dirinya tidak tau persis  apa sebetulnya niat pemerintah mendorong unicorn masuk ke travel umroh.

Kalau pun hanya sekedar marketplace,mungkin tak ada masalah karena selama ini memang  sudah banyak. Hanya saja untuk produknya yang menjalankan adalah mereka yang sudah memiliki izin penyelenggaraan ibadah haji atau umroh.

“Tapi kalau para unicorn ini langsung mengambil produknya dari Arab Saudi, dia yang menjual dan sebagai penyelenggara juga maka ia melanggar UU haji dan umroh yang dibuat pemerintah itu sendiri,” jelas Rustam.