“Begini, kalau yang saya tangkap ketika Wali Kota masih di jabat Pak Ridwan Kamil bahkan sudah menjadi gubernur, beliau masih menyampaikan bahwa dari hasil evaluasi penyelenggaraan BP2KB terdahulu, sekian dana yang dikucurkan itu tidak maksimal hasilnya,” ungkap Budijanto.

Pria yang juga Ketua DPD Asita Jabar dan Wakil Ketua Umum DPP Asita Indonesia ini mendeskripsikan dana BPPD yang dikucurkan itu terkesan hanya untuk jalan-jalan saja.

Akibatnya,lanjut Budi,ketika kepengurusan yang baru kesulitan mengajukan anggaran menemui kesulitan. Padahal proposal dan program kerja promosi sudah disiapkan.

“Diajukan lewat Dinas Pariwisata, mentok juga. Saya tidak menyalahkan wali kota atau dinas. Yang jelas di zaman kepengurusan saya ini tidak anggaran, sehingga kita pun tak bisa bergerak dan berbuat apa-apa,” kata Budi.

Menyitir Menteri Pariwisata, kata Budi, maju mundur suatu daerah dalam pengembangan sektor pariwisata tergantung dari komitmen CE0 daerahnya.