Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat Herlas Juniar . Foto:Klik nusae/adhi

Klik nusae – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat terlihat lebih berhati-hati dalam mensikapi keluhan agen perjalanan asing terkait kenyamanan,keamanan dan etika bisnis saat berwisata di Kota Bandung dan beberapa objek wisata lainnya di Jawa Barat.

Isu soal keluhan agen perjalanan,khususnya dari Malaysia tersebut sudah ada sejak setahun lalu. Bahkan telah dibuatkan rekomendasi untuk segera ditangani.

“Tapi kalau masalah pokoknya kita tidak bisa masuk langsung karena terkait kewenangan. Walaupun secara sumber daya pemerintah provinsi mampu untuk itu,” kata Kepala Bidang Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Iwan Darmawan kepada Klik nusae,Kamis (11/4/2019).

Namun demikian,lanjut Idar-begitu sapaa pria ini,pihaknya segera membuat rencana besar untuk membuat regulasi pedoman bagi kabupaten dan kota untuk mengatur agen perjalanan wisata.

“Kami juga berharap peran Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat bisa lebih terlihat dengan melakukan sosialisasi untuk perbaikan ekosistem bersama pemerintah daerah,baik di provinsi maupun kabupaten dan kota,” tambahnya.

Kepala Bidang Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Iwan Darmawan. Foto:Klik nusae/adhi

Sementara itu Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat Herlas Juniar menyayangkan pernyataan Sekretaris BPPD Joni Iskandar yang tidak menyebutkan secara spesifik di kawasan masa saja yang dikeluhkan agen perjalanan.

“Lebih bagus kalau dijelaskan, di kawasan mana saja yang dikeluhkan tersebut sehingga pemerintah bisa mengambil langkah-langkah cepat. Kan banyak juga kawasan objek wisata yang dikunjungi wisatawan asing, mereka enjoy-enjoy saja,” kata Herlas yang membidangi dunia usaha ini.

Namun demikian, anggota Fraksi Demokrat ini mengemukakan prinsipnya dalam mendukung pengembangan pariwisata di Jawa barat harus mengedepankan ciri khas budaya Jawa Barat yang someah,hade,kasemah.

“Ramah,baik ke tamu sehingga tidak boleh terulang lagi kejadian yang tidak ramah dan kurang menyenangkan bagi para wisatawan,”pinta Herlas.

Oleh sebab itu, kedepan pemerintah daerah harus melakukan pembinaan dan standarisasi pelayanan dibidang kepariwisataan yang lebih adiluhung menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat,Herman Muchtar saat menghadiri rapat koordinasi di Disparbud Jabar beberapa waktu lalu. Foto:adhi

Menurut Herlas, berbagai kemudahan dan pelayanan prima bagi wisatawan harus menjadi tujuan utama agar wisatawan aman, nyaman dan lama tinggal untuk bisa menikmati berbagai destinasi yang ada di Jawa Barat.

“Pemerintah daerah harus lebih intens melakukan berbagai pembinaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam dunia kepariwisataan,” pungkas Herlas.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini segera menggelar rapat koordinasi untuk membahas persoalan yang disampaikan BPPD Jawa Barat tersebut.

“Bidang pariwisata segera jadwalkan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan  asosiasi usaha pariwisata terkait,” kata Kenny dalam pesan singkat yang dikirim ke Klik nusae, sore ini.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari. Foto:Klik nusae/adhi

Sebagaimana disampaikan Sekretaris BPPD Jawa Barat Joni Sofyan dari hasil kegiatan sales mission yang diselenggerakan di Malaysia belum lama ini, pihaknya mendapatkan sejumlah masukan.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan diharapkan dapat segera dilakukan perbaikan.

Tiga hal tersebut yakni masih adanya ulah oknum pengamanan yang memaksa masuk ke dalam bus pariwisata yang ditumpangi. Tentu hal ini sangat menggangu kenyamaman dan keselamatan.

Kemudian soal perlunya pembinaan dan etika bisnis bagi SDM yang berhubungan langsung dengan penanganan tur,misalnya guide dan sopir.

(adh)