Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani (kanan) berjalan menuju ruang Rakernas IV PHRI 2019 bersama Menteri Pariwisata Areiaf Yahya,Senin (11/2/2019). Foto:Klik nusae/adhi

Klik nusae – Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Haryadi Sukamdani mengemukakan kebijakan kementerian dalam negeri yang melarang aparatur pemerintah melakukan rapat di hotel dinilai tidak tepat.

“Menteri dalam negeri seharusnya tidak bicara langsung soal pelarangan rapat di hotel. Ini tidak tepat karena akan berdampak di beberapa daerah. Bicara soal efesien saja sudah cukup, karena kan tidak semua pemerintah di daerah memiliki ruang yang refresentatif,” kata Haryadi Sukamdani kepada Klik nusae,Senin (11/2/2019) disela-sela menunggu kedatangan Menteri Pariwisata Arief Yahya yang akan membuka Rakernas IV PHRI 2019 di Grand Sahid Jaya.

Menurut Haryadi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seharusnya lebih hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan.

Selama ini PHRI tengah terus mencoba membangun sinergitas dengan pemerintah dalam mengembangkan  pariwisata di Indonesia.

Pernyataan seperti ini membangkitkan kembali trauma masa lalu,dimana pada tahun 2014 kementerian pendayagunaan aparatur negara juga pernah melakukan pelarangan kegiatan pemerintah di hotel.

“Yang kami sesalkan,jangan sampai karena ada efesiensi terus ada pelarangan hotel. Justru, dari pengamatan kami, dengan efesiensi ini justru menimbulkan biaya tinggi. Sebab, tidak semua instansi instasi pemerintah daerah yang memiliki sarana untuk pertemuan,” katanya.

Sebagaimana diketahui,Menteri Dalam Negeri memerintahkan seluruh Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tidak menyelenggarakan rapat evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di hotel. Perintah ini dikeluarkan setelah insiden dugaan penganiayaan terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dan melihat aparatur Pemprov Papua. “Saya sudah minta kepada Pak Sekjen Kemendagri untuk membuat aturan setiap Pemprov yang mau konsultasi anggaran agar ke kantor, bukan di hotel, wong punya kantor kok,” ujar Tjahjo, Kamis (7/2/2019).

(adh)