Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Haryadi Sukamdani menyerahkan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Bapak Pariwisata Nasional,Senin (11/2/2019) di Grand Sahid Jaya. Foto:Klik nusae/adhi

Klik nusae – Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengemukakan bahwa pemberian gelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Bapak Pariwisata Nasional telah melalui pertimbangan dan kajian yang mendalam. Diantaranya karena Jokowi berkomitmen menjadikam pariwisata leading sector ekonomi bangsa.

“Kami melihat inisiatif Bapak Presiden yang menjadikan pariwisata sebagai sektor income untuk mendorong ekonomi Indonesia dan mensejahterakan secara langsung masyarakat di kawasan wisata,” ujar Hariyadi dalam acara penutupan Rakernas 2019, Senin (11/2/2019) malam.

Hariyadi Sukamdani mengatakan pemberian penghargaan itu diberikan atas inisiatif dan komitmen Presiden Jokowi yang terus menerus mengembangkan pariwisata Indonesia.

Hariyadi menuturkan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur seperti jalan tol maupun non tol, bandara, pelabuhan, Pos Lintas Batas Negara, pembangkit listrik, bendungan, telekomunikasi yang berdampak pada pariwisata Indonesia.

“Pemberian anugerah ini dalam rangka kinerja yang telah dilakukan dan dihasilkan Bapak Jokowi bukan karena Bapak yang sedang sibuk kampanye  pilpres. Kami tidak berharap ini keuntungan politis,” kata Hariyadi.

Pertimbangan pemberian penghargaan itu antara lain:

Pertama, Presiden Jokowi merupakan presiden pertama yang menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang diiikuti program pengembangan pariwisata pemerintah.

Kedua, Jokowi membebaskan visa untuk 169 negara. Kebijakan ini berani dan tanggung jawab mengingat kebijakan ini pada pemerintahan sebelumnya khawatir akan dampak negatif apabila membuka pintu lebar bagi negara-negara untuk masuk ke Indonesia.

Menteri Pariwisata Arief Yahya saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penutupan Rakernas IV 2019 sekaligus puncak acara HUT PHRI ke-50 di Jakarta. Foto:adhi

“Kebijakan ini merupakan suatu loncatan besar dibandingkan dengan Thailand yang wismannya hanya 30 juta orang lebih hanya mengijinkan 57 negara bebas visa dan 21 negara dengan visa on arrival,” ucap Hariyadi.

Ketiga, peningkatan kunjungan wisman yang melebih rerata kunjungan wisman. Adapun jumlah wisman pada 2014 mencapai 9,44 juta kunjungan naik 7,19% dari tahun 2013.

Lalu di 2015 sebanyak 10,41 juta kunjungan naik 10,27% dari tahun 2014. Pada 2016, jumlah wisman mencapai 11,52 juta kunjungan naik 10,69% dari tahun 2015.

Di 2017 mencapai 14,2 juta kunjungan naik 21,88% dari tahun 2016. Pada 2018, jumlah wisman mencapai 15,81 juta kunjungan naik sebesar 12,58% dari tahun 2017.

Keempat, anggaran pariwisata mengalami peningkatan dari Rp1,2 triliun dari 2014 berturut meningkat tajam menjadi Rp2,1 triliun pada 2015, lalu Rp3,3 triliun di 2016,  Rp3,2 di 2017, lalu di Rp3,4 triliun 2018 dan Rp3,8 triliun di tahun ini.

“Kelima, peningkatan investasi di hotel dan restoran di Indonesia yang mengalami peningkatan. Di 2015 sebesar Rp12,01 triliun meningkat 2016 menjadi Rp13 triliun dan meningkat tajam menjadi Rp19,1 triliun pada 2017.

Semester I 2018 menjadi Rp7,9 triliun. Total investasi menjadi Rp57,97 triliun. Pemerintah berhasil membuat iklim investasi pariwisata yang baik,” jelas Hariyadi.

Keenam, penghargaan diberikan juga diberikan karena Pemerintah membangun 11 bandara baru untuk mendukung pariwisata.

Adapun 11 bandara itu terletak di Kepulauan Anambas, Tapanuli Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Morowali Sulawesi Tengah, Maratua Kaltim, Papua, Kertajati Jawa Barat, Samarinda, dan Sintang Kalimantan Barat.

“Pembangunan Trans Jawa, Trans Sumatera dan Trans Papua. Pembangunan infrastruktur itu akan semakin luas potensi pariwisata. Ketujuh, kemanana dan ketertiban yang relatif baik walaupun terjadi terorisme tapi ditangani baik, dinamika politik terjaga baik,” kata Hariyadi.

Penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan sektor pariwisata dan bersama-sama bekerja keras agar sektor pariwisata ini dapat menjadi sektor unggulan.

(adh)