Pesona Kawah Ijen dengan pesona blue fire atau api biru membuat wisatawan takjub. Foto:IG

Klik nusae – Layaknya industri lainnya yang ada di Indonesia, pariwisata merupakan salah satu yang amat rentan terdampak terorisme. Inilah yang menjadi salah satu tema pembahasan dalam Debat Pilpres pertama,Kamis (17/1/2019).

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Asnawi Bahar, menuturkan seluruh pelaku industri pariwisata, mulai dari turis sampai pekerja hotel, sangat bergantung kepada penanganan kasus terorisme yang dilakukan pemerintah.

Keamanan berwisata terbukti menjadi modal utama pengembangan pariwisata, jika melihat kegagalan Indonesia mencapai target 17 juta wisatawan mancanegara sepanjang 2018.

Kementerian Pariwisata mengatakan kalau alasannya karena Gempa Lombok. Namun di tahun yang sama juga terjadi juga Bom Surabaya yang membuat Amerika, Inggris dan Australia sempat mengeluarkan larangan perjalanan (travel warning)

“Jadi bagaimanapun terorisme tidak boleh terjadi. Saya berharap, tujuan akhir jangan ada peningkatan aksi teror lagi di Indonesia dan alat-alat negara yang bersinggungan dengan ranah itu bisa bekerja sangat aktif dan responsif,” ujar Asnawi,kemarin.

Sementara itu Wakil Presiden Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan (ASTINDO), Rudiana, menilai tak hanya terorisme yang patut diwaspadai, namun juga bencana alam dan kejadian lain yang terkait keselamatan wisatawan.

Menurutnya keselamatan menjadi isu yang tidak boleh dipinggirkan jika berbicara mengenai industri pariwisata.

Ia menambahkan travel warning yang beberapa kali dilakukan oleh negara lain juga perlu dikaji ulang, mengingat Indonesia itu sangat luas.

“(Pemerintah) Indonesia itu harus pintar seperti Thailand. Contohnya ketika ada demo yang menelan korban jiwa di sana, pemerintahnya cepat sekali menjawab pertanyaan seputar keamanan dan bahkan bisa menstabilkan situasi. Kita harus punya standar penanganan seperti itu,” ujar Rudiana.

Untuk itu Rudiana berharap unsur keamanan negara harus diperketat. Ditambah, ia melanjutkan, pariwisata juga harus memiliki sistem peringatan dini.

Terkait bencana alam, Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICIPI) Azril Azahari menuturkan Indonesia memang harus memiliki pola koordinasi yang jelas.

Bahkan, ia menambahkan, Indonesia bisa membuat pola wisata baru di sini yakni wisata edukasi.

“Saat Tsunami Selat Sunda kemarin, seharusnya lembaga-lembaga terkait bisa menenangkan bukan malah sebaliknya. Solusi kongkretnya harus ada. Upaya mitigasi dan penanggulangan seharusnya kita (Indonesia) punya, jangan bilang alatnya enggak berfungsi,” ujar Azril.

Indonesia ini pusat bencana alam, tapi pusat penelitiannya malah ada di Hawaii.

“Harusnya kalau pemerintah sadar, ini (bencana alam) bisa menjadi wisata edukasi khususnya bagi para peneliti bencana,” tutupnya.

(adh)