Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan program pariwisata Indonesia di markas besar UNWTO di Madrid,Spanyol, belum lama ini. Foto:Dok

Klik nusae –  Selain mengenalkan Mobile Positioning Data (MPD) misi yang dibawa Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam pertemuan dengan Sekjen United Nations World Tourism Organization (UNWTO) , Zurab Pololikashvili di Madrid beberapa waktu lalu adalah bagaimana penerapan Sustainable Tourism Development (STD) dan Homestay Desa Wisata.

UNTWO adalah Organisasi Pariwisata Dunia atau salah satu badan dari PBB yang menangani masalah pariwisata. Markas besarnya berada di Madrid, Spanyol.

“Iya tentu kami akan mendukung dan mendorong Indonesia semakin luas menerapkan Sustainable Tourism Development itu,” harap Mr.Zurab

Menpar Arief mengatakan, Indonesia sudah mengikuti saran dan masukan UNWTO. Apa yang dilakukan untuk membangun Pariwisata berkelanjutan ini atas panduan UNWTO.

“Indonesia menjadi negara kedua di Asia Pasifik, setelah China, yang sudah menerapkan STO – Sustainable Tourism Observatory,” ujar Menpar.

Salah satu poin penting dalam STO adalah waste management atau manajemen sampah masyarakat. Bagaimana mengelola sampah plastik, organik, non organik dan juga soal kebersihan ?

Apakah sudah ada sistem monitoring dengan menggunakan teknologi ? Soal green energy ? Yang membuat destinasi itu bisa hidup nyaman berkelanjutan ?

“Karena itu, kami akan bekerjasama dengan Pemda, Pemkab, Pemkot, dalam hal manajemen sampah. Karena itu menjadi indikator penting dalam membangun destinasi yang berkelanjutan. Tentu, kami juga akan lebih intens dengan kampus atau universitas yang selama ini sudah bekerjasama,” ungkap Ketua Pokja Pariwisata Berkelanjutan Valerina Daniel.

Komitmen Indonesia dalam mengembangkan konsep Sustainable Tourism Development (STD), Sustainable Tourism Observatory (STO) dan menuju Sustainable Tourism Certification (STC) sangat serius dan progres.

Konsep yang mengarah STD-STO-STC ini diarahkan menuju Sustainable Development Goals (SDGs) di pariwisata.

Terutama poin pengembangan pariwisata yang sanggup menggerakkan ekonomi masyarakat. Ini sangat inline dengan program Presiden Jokowi yang ingin membawa Indonesia menuju SDGs.

Misi lain Menpar Arief Yahya saat bertemu Sekjen UNWTO yaitu Homestay Desa Wisata. Ketika pertama kali disebut homestay desa wisata, Sekjen UNWTO Zurab Pololikashvili langsung memberi apresiasi.

Selanjutnya, Mr. Zurab yang berasal dari Georgia itu bertanya soal skema pembiayaan, berasal darimana untuk membangun homestay dan desa wisata.

Menpar Arief Yahya menjelaskan soal pengembangan homestay dan desa wisata diperoleh melalui kerjasama oleh Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan Negara atau BUMN.

Begitu juga pinjaman lunak dengan bunga rendah dan tenor atau masa pengembalian yang panjang, agar mereka yang tergolong UMKM itu bisa hidup berkembang.

Selain itu, juga pembangunan infrastruktur oleh pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Kemenpar bersama Kemendes PDTT menargetkan 2000 desa wisata di 2019, tahun 2018 baru mencapai 1.734 desa. Tahun 2019 ini mentargetkan 10.000 homestay di 10 destinasi prioritas. Selama 2017-2018, sudah menyentuh di 2.938 homestay. Diantaranya, mengubah menjadi homestay 2640 unit, merenovasi 203 unit, dan membangun baru 95 unit,” kata Arief Yahya.

Homestay dan desa wisata itu menjadi salah satu fokus Kemenpar lantaran, Pertama, Indonesia adalah negara besar, area yang sangat luas, kepulauan dan terbentang dari Sabang sampai Merauke. “Ada lebih dari 17 ribu pulau yang ada di Indonesia, dan lebih dari 75 ribu desa,” ujar Arief Yahya.

Kedua, membangun hotel yang fix, membutuhkan waktu yang sangat panjang bisa 4-5 tahun baru jadi. Sementara dengan target 20 juta wisman di 2019, maka Indonesia harus menyiapkan akomodasi yang cepat dan tetap memiliki daya tarik.

Karena itu solusi terbaik adalah dengan mengembangkan rumah penduduk sebagai tempat akomodasi, yang bisa bersentuhan langsung dengan budaya dan adat istiadatnya.

Ketiga, dengan mengembangkan homestay dan desa wisata, itu semakin memperkuat bahwa dampak ekonomi di sektor pariwisata itu menetes sampai ke bawah.

Tentu, Kemenpar akan berkolaborasi dengan Kemendes yang memiliki budget untuk pengembangan kawasan pedesaan.

Oleh karena itu, Menpar meminta UNWTO untuk mendampingi, dan sekaligus memberikan masukan tentang apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam mengembangkan homestay dan desa wisata itu.

“Kalau soal potensi, Indonesia adalah gudangnya,” kata Arief Yahya.

(adh)