Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menerima piagam penghargaan ajang Indonesia Attractiveness Award (IAA) 2018 dati menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. Foto:Dok

JELAJAH NUSA – Di akhir masa jabatannya,mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wakilnya Deddy Mizwar mampu memberikan prestasi di ajang Indonesia Attractiveness Award (IAA) 2018. Jabar masuk jajaran Top 2 Provinsi Terbaik untuk dimensi Infrastruktur dengan peringkat tertinggi atau Platinum.

“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ahmad Heryawan (Aher) dan Deddy Mizwar. Dengan kerendahan hati, saya sampaikan ini kerja keras Pak Aher dan Pak Deddy Mizwar,” kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat ditemui usai acara IAA 2018 di JW Marriot Hotel, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat 14 September 2018.

Ridwan Kamil  juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada kepada Tempo dan Frontier atas penghargaan ini, karena telah objektif memetakan kualitas pembangunan di daerah.

Menurutnya, penghargaan ini adalah hasil kerja keras birokrasi dan ASN Pemprov Jawa Barat, serta para stakeholder.

“Sekali lagi,seorang Ridwan Kamil hanya kebetulan naik ke panggung untuk menerima. Jadi, ini saya dedikasikan untuk Pak Aher dan Pak Deddy Mizwar,” ujarnya.

Hal itu, kata Ridwan Kamil, akan memotivasi dia. Ridwan Kamil berkomitmen untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di Jawa Barat, termasuk untuk infrastruktur dan peraturan agar lebih fleksibel.

“Kecepatan dan kemerataan (infrastruktur). Saya akan fokus ke KPBU, public private partnership,” ujar Ridwan Kamil.”Masih ada kendala peraturan yang saya geregetanlah. Saya akan lobi pemerintah pusat untuk membuat peraturan lebih baik dan fleksibel,” ujarnya.

“Masih ada kendala peraturan yang saya geregetanlah. Saya akan lobi pemerintah pusat untuk membuat peraturan lebih baik dan fleksibel,” ujarnya.

Bagian Humas Pemprov Jabar melaporkan, Ridwan Kamil yakin melalui skema KPBU, pembangunan infrastruktur seperti bandara dan jalan bisa dilakukan cepat. Skema ini belum banyak dilakukan di Indonesia.

Good Corporate Government

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dalam sambutannya mengatakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate government) para kepala daerah harus berani mengambil keputusan. Selain itu, kepala daerah juga diminta membangun inovasi dalam berbagai hal, membangun konektifitas, dan sinergi antardaerah.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan lima hal.

Pertama, menyelesaikan seluruh hambatan perizinan usaha. Kedua, melakukan inventarisasi seluruh proses perizinan yang ada di daerah.

Ketiga, melakukan reformasi peraturan perinzinan berkaitan dengan perizinan usaha, pembiayaan, dan sumber daya yang ada di daerah. Keempat, melakukan penyederhaan semua proses atau debirokratisasi. Kelima, mengidentifikasi kesiapan teknologi.

Tjahyo Kumolo juga menekankan bahwa pihaknya tengah mendorong daerah untuk mempercepat proses birokrasi pemerintahan. Ada sekitar 43 ribu peraturan yang tumpang tindih dan bisa menghambat proses pembangunan.

“Ada 43.000 peraturan yang masih melingkupi semua proses keputusan politik pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” kata Tjahyo Kumolo dalam sambutannya di acara Indonesia Attractiveness Award 2018.

“Ini yang kami dorong bahwa diskresi kepala daerah harus punya dalam upaya kemandirian untuk bisa mempercepat proses-proses birokrasi yang ada di setiap daerah,” katanya.

IAA diharapkan menjadi momen penting dan strategis untuk mendukung upaya kemajuan perekonomian dan daya saing daerah. Untuk itu, Tjahyo meminta setiap daerah bisa meningkatkan daya saingnya agar investasi dan pembangunan efektif meningkatkan perekonomian daerah dan nasional.

IAA diberikan berdasarkan survei Indonesia Attractiveness Index (IAI) 2018 yang dilakukan Frontier Consulting Group dan Tempo Media Group. IAI diharapkan mampu memberikan gambaran daya tarik setiap kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

Untuk dimensi infrastruktur diberikan berdasarkan kriteria infrastruktur di berbagai bidang. Diantaranya bidang kesehatan, pendidikan, energi, ekonomi, telekomunikasi, PDAM, serta rasio panjang jalan dan luas wilayah.

Tujuan pengukuran dan penyebaran hasil pengukuran ini adalah: Pertama, untuk meningkatkan kesadaran kepala daerah akan pentingnya menjadikan daerah mereka sebagai tujuan investasi dan pembangunan daerah;

Kedua, untuk memberikan inspirasi kepada kepala daerah guna membangun strategi-strategi yang lebih terarah dan jelas di masa depan; dan Ketiga, Untuk memberikan informasi kepada para investor terhadap kesempatan bisnis untuk investasi-investasi di daerah potensial di Indonesia.

Pengukuran IAI 2018 ini menggunakan empat dimensi, yaitu: Investasi, Infrastruktur, Pariwisata, dan Pelayanan Publik. Ada 34 provinsi yang lolos nominasi.

Sementara penilaian IAI 2018 juga dilakukan terhadap kabupaten/kota yang lolos nominasi melalui tiga indikator, yaitu:

1. Kontribusi PDRB terhadap PDRB Provinsi di atas 20% atau PDRB di atas rata-rata PDRB Koridor;

2. Pertumbuhan PDRB lebih bedar dari rata-rata pertumbuhan per koridor atau PDRB per kapita lebih besar dari rata-rata PDRB per kapita koridor

3. Kabupaten/kota yang tidak lolos indikator pertama dan kedua tetapi mendapatkan penghargaan IAA pada 2018.

Dari kriteria-kriteria tersebut ada 137 kabupaten/kota yang lolos nominasi. Kabupaten/kota di Jabar yang meraih IAA 2018, yaitu:

– Kabupaten Bogor, sebagai Kabupaten Potensial dimensi Infrastruktur (peringkat Gold);

– Kabupaten Sukabumi, sebagai Kabupaten Potensial dimensi Investasi (Platinum);

– Kabupaten Bekasi, sebagai Kabupaten Terbaik dimensi Infrastruktur (Gold);

– Kota Depok, sebagai Kota Potensial dimensi Pelayanan Publik (Gold);

– Kota Bandung, sebagai Kota Terbaik dimensi Pariwisata (Gold).

(adh/Pr)