Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat berbicara dihadapan peserta Rakornas Pariwisata III-2018 di Hotel Raffles Jakarta, Kamis (27/9/2018). Foto:Dok

JELAJAH NUSA – Pemerintah sangat berharap sektor pariwisata bisa tumbuh lebih baik. Sebab pariwisata kini menjadi salah satu tumpuan utama perekonomian domestik.

Harapan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution Darmin Nasution dalam Rakornas Pariwisata III-2018 di Hotel Raffles Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Menteri Darmin Nasution mengatakan, sektor pariwisata dinilai memiliki andil cukup besar dalam pendapatan devisa negara.

Termasuk, dalam penciptaan kesempatan kerja dan kualitas lingkungan yang semakin baik.

“Pariwisata punya peranan penting dalam makroekonomi kita. Tidak hanya sumbangkan devisa, tapi juga penciptaan kesempatan kerja. Pariwisata juga sebagai alat transformasi mengelola sosial, budaya, dan lingkungan. Kualitas lingkungan makin baik,” kata Menko Darmin.

Dengan alasan itu, Pemerintah terus mendorong peningkatan cadangan devisa melalui sektor pariwisata. Agar, kondisi cadangan devisa dalam negeri tetap kuat menghadapi tekanan perekonomian global.

Tidak hanya itu, Menko Perekonomian pun telah menetapkan skema kredit atau pembiayaan sektor pariwisata. Suku bunganya juga rendah. Skema ini sebesar 7% melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pariwisata.

“Dengan adanya skema KUR Pariwisata ini dapat mendorong optimalisasi pengembangan sektor pariwisata. Khususnya di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas serta 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,” ujar Mengko Darmin.

Sebagai gambaran, terangnya, KUR bunganya disubsidi APBN. Sehingga bunganya bisa 7 persen. Subsidi yang disiapkan tahun ini Rp 11 triliun.

“Kalau subsidinya Rp 11 triliun, kreditnya Rp 120 triliun. Kita bisa salurkan Rp 120 triliun untuk KUR, untuk kecil dan mikro lebih dari cukup biayai,” terang Darmin.

Dia menjelaskan, kinerja KUR hingga semester I-2018 mencatatkan capaian yang positif. Sejak tahun 2015 sampai dengan 30 Juni 2018, nilai KUR yang telah disalurkan Rp277,4 triliun dengan outstanding Rp130,8 triliun kepada 11,8 juta pelaku UMKM.

“Capaian tersebut diikuti dengan terjaganya tingkat Non Performing Loan (NPL) KUR pada tingkatan 1,06%. Saat ini, penyaluran KUR dari 1 Januari 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 tercatat Rp64,6 triliu. Atau 55,2% dari target penyaluran Rp117,08 triliun di tahun 2018,” jelasnya.

Sementara, Menpar Arief Yahya mengatakan, KUR Pariwisata selama ini kurang populer. Menurutnya, yang ada di benak masyarakat, KUR selalu sektor pertanian atau peternakan.

Data OJK menunjukkan penyaluran KUR ke sektor industri pariwisata masih sangat kecil sekitar 3%. Ini jauh lebih kecil dibandingkan pertanian/kehutanan (24%) dan perdagangan (58%).

“Karena itu saya minta agar KUR Pariwisata dikembangkan agar dikenal luas di kalangan pelaku industri pariwisata,” ujar menteri yang membawa Kemenpar No 1 dan terpilih sebagai #TheBestMinistryOfTourism2018 se Asia Pacific di Bangkok, 20 September 2018.

Menurut Arief Yahya, ada tiga antaranya kebutuhan pembiayaan untuk membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP), kebutuhan pembiayaan Usaha Homestay (2018-2019), serta kebutuhan pembiayaan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata).

“Untuk homestay membutuhkan investasi Rp 2 triliun dan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata) Rp 25 triliun. Tahun ini jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata sebanyak 6,7 juta pelaku usaha,”ujarnya.

(adh)