Gubernur BI: Pariwisata Pilihan Tepat Naikan Devisa Indonesia
JELAJAH NUSA – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiya menilai, pariwisata adalah pilihan tepat untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Karena pariwisata mampu meningkatkan cadangan devisa negara yang tergerus sejak Februari lalu.
Hal ini dikarenakan terus digunakannya cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
Berangkat dari kondisi tersebut Bank Indonesia menegaskan akan menggenjot sektor pariwisata. Tujuannya untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD).Tercatat pada kuartal pertama ini, CAD mencapai 2,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Pilihannya adalah memberdayakan sektor pariwisata demi meningkatkan devisa dalam negeri. Sehingga mengelola CAD Indonesia tetap aman. Saat ini pariwisata menjadi penyumbang kedua terbesar devisa Indonesia, setelah komoditas minyak sawit mentah. Sumbangan devisa dari sektor pariwisata bahkan telah menggeser komoditas minyak dan gas, serta batu bara dalam satu tahun terakhir,” ungkap Perry baru-baru ini di Jakarta.
Kenyataan tersebut bukan tanpa dasar yang kuat. Data Kantor Staf Presiden (KSP) menyebutkan, sumbangan devisa dari pariwisata terus meningkat signifikan. Pada 2014, sektor pariwisata membukukan pendapatan devisa sebesar US$10,69 miliar.
Torehan tersebut terkoreksi positif pada 2015 dengan torehan pendapatan US$11,62 miliar. Pendapatan devisa dari sektor pariwisata makin melonjak tajam pada 2016dan 2017. Dengan pendapatan devisa masing-masing US$16,8 miliar dan US$20 miliar.
Maka tidak heran jika pariwisata harus digenjot. Karena merupakan satu-satunya sektor jasa yang paling potensial menyumbang devisa. Apalagi, pariwisata tidak terpengaruh pergerakan harga komoditas di pasar dunia.
“Makanya, sektor ini perlu kami garap bersama agar bisa menghasilkan devisa secara cepat,” imbuh dia.
Untuk itu BI bersama pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan sektor pariwisata. Antara lain perbaikan iklim pariwisata dan pengembangan infrastruktur pariwisata. Juga mendorong agar Desa Wisata atau pengembangan UMKM yang turut mempromosikan secara bersama pariwisata Indonesia.
Perry yakin hal tersebut tidak sulit. Pasalnya masih banyak yang bisa dikembangkan pariwisata Indonesia. Terlebih lagi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand.
“Makanya, BI akan mengandeng sejumlah pihak tidak terkecuali swasta untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur,” ujarnya.
Selain itu, BI juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengembangan perizinan usaha terpadu berintegrasi atau yang dikenal dengan one single submission atau OSS.
Menurut Perry, hal tersebut membuat perizinan usaha menjadi lebih mudah. Karena proses perizinan menjadi sama baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Sehingga momen pertumbuhan ekonomi dan sektor yang tengah berkembang bisa mendukung pengendalian transaksi berjalan dan juga bisa menciptakan lapangan kerja.
“Sambil mencari terobosan untuk mengkoordinasikan dan menjaga momen pertumbuhan ekonomi. Sekaligus mengelola defisit transaksi berjalan yang aman,” tutup Perry.
(adh)