PHRI Pertegas Komitmen Penggunaan LPG Nonsubsidi
JELAJAH NUSA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan dukungan dan komitmennya dalam mendukung penggunaan LPG nonsubsidi dan produk refrigerant ramah lingkungan Pertamina (Musicool).
Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat PHRI Hariyadi BS Sukamdani dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PHRI 2018, di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (5/4/2018, menegaskan bahwa PHRI menggaungkan dari Sumsel komitmen bahwa hotel dan restoran yang tergabung dalam keanggotaan PHRI agar tidak menggunakan LPG bersubsidi dan menggunakan refrigerant untuk AC yang ramah lingkungan.
Dukungan PHRI ini dituangkan dalam Deklarasi Bersama yang ditandatangani langsung oleh Ketua BPP PHRI dan General Manager Marketing Operation Region (GM MOR) II Pertamina Sumbagsel, dan disaksikan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya, serta Gubernur Sumsel diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Provinsi Sumsel.
GM MOR II Pertamina Sumbagsel Erwin Hiswanto menyampaikan apresiasinya kepada PHRI selama ini sudah menggunakan LPG nonsubsidi serta refrigerant ramah lingkungan produk Pertamina.
“Pertamina berharap PHRI sebagai perhimpunan perusahaan yang besar dapat memastikan kepada anggotanya agar dapat berkomitmen untuk menggunakan bahan bakar terutama LPG nonsubsidi, sehingga LPG yang bersubsidi tiga kilogram betul-betul digunakan oleh masyarakat yang tidak mampu dan pengusaha mikro,” ujarnya lagi.
Sejak diluncurkan produk LPG nonsubsidi selain elpiji, yaitu bright gas kemasan 5,5 kg dan 12 kilogram menunjukkan tren yang baik.
Khusus wilayah Sumbagsel, rata-rata realisasi konsumsi Januari sampai dengan Maret 2018 untuk bright gas 5,5 kilogram sebanyak 67 ribuan tabung per bulan dan kemasan 12 kilogram sekitar 112 ribuan tabung per bulan.
Sedangkan untuk 90-an hotel dan restoran di Sumbagsel memilih untuk menggunakan produk LPG Bulk, selama periode Januari sampai Maret 2018 rata-rata konsumsi per bulan sekitar 190 metric ton (MT).
Hadir juga dalam acara ini, pimpinan BUMN serta 32 Badan Pengurus Daerah (BPD) PHRI dari seluruh Indonesia.
(adh)