Kementerian Pariwisata menggelar Program Penyetaraan Dosen Vokasi Dari Industri Pariwisata Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Hotel H Sovereign, Bali, Selasa (19/9/2017). Foto:Jelajah Nusa/Adhi

JELAJAH NUSA – Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tahun ini memberikan kesempatan kepada 200 general manager hotel bintang di Indonesia untuk mendapatkan gelar S2 di bidang perhotelan. Mereka kelak berhak dan bisa menjadi dosen diperguruan tinggi pariwisata.

Selama ini banyak informasi bahwa  lulusan dari perguruan tinggi  vokasi pariwisata dan  SMK kualitasnya tidak siap untuk bekerja, karena salah satunya, dosen atau guru yang dimiliki  belum banyak berpengalaman lansung di dunia indisutri.

“Nah kekosongan ini yang mendorong kami membuat  terobosan untuk meminta bantuan dari temen-temen industri perhotelan seperti para GM Hotel yang memiliki latar belakang pendidikan S1 atau D4 mengadakan program kesetaraan,” kata Asisten Deputi Pengembangan SDM Kepariwisataan Wisnu Bawa Tarunajaya dalam perbincangan dengan Jelajah Nusa, usai membuka Program Penyetaraan Dosen Vokasi Dari Industri Pariwisata Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Hotel H Sovereign, Bali, Selasa (19/9/2017).

Peserta cukup antusias mengikuti  Program Penyetaraan Dosen Vokasi Dari Industri Pariwisata Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Bali. Foto:Jelajah Nusa/Adhi

Program Level 8 (setara S2)  ini baru yang pertama kali dilaksanakan dengan diikuti 46 General Manager Hotel dari seluruh Indonesia. Target Kemenpar hingga akhir tahun 2017, sebanyak 200 GM yang diberikan kesempatan untuk meningkatkan keahlian mengajar di industri perhotelan bisa tercapai.

Wisnu mengemukakan, setelah lulus dalam mengikuti rekognisi RPL ini mereka akan disetarakan dengan jenjang pendidikan S2 dan sudah boleh atau berhak mengajar di perguruan tinggi kepariwisataan. Para GM Hotel yang ingin mengikuti program ini harus memiliki latarbelakang pendidikan S1  dan minimal pernah dua tahun menjadi GM Hotel Bintang 1.

“Harapan kami mereka-mereka ini bisa menjadi team teaching dan dosen tamu. Masuk sebagai orang industri untuk memberi nuansa praktisi di lapangan, sehingga dosen dari perguruan tinggi bisa tergugah untuk menambah keterampilan di bidang pariwisata dan perhotelan,” ujarnya.

Asisten Deputi Pengembangan SDM Kepariwisataan, Wisnu Bawa Tarunajaya. Foto:Adhi

Dari 46 peserta yang mengikuti program kesetaraan tersebut, akan dipilih 15 orang asesor yang telah dinyatakan lulus untuk menjadi penguji pada pelaksanaan program serupa berikutnya.

“Mereka sudah bisa menguji karena sudah diakui. Jadi, dalam pelaksanaan program serupa nanti mereka yang selesai dari sini bisa menjadi asesor,” lanjutnya.

Pelaksanaan program kesetaraan pendidikan di bidang pariwisata dan perhotelan ini akan dilakukan secara road show di beberapa kota Indonesia.

“Waktu dan tempat akan ditentukan sesuai dengan jadwal yang tidak menyita waktu bekerja mereka. Seperti sekarang, karena kebetulan ada momentum acara konferensi, ya kita laksanakan,” jelas Wisnu.

Ditambahkan Wisnu, program sertifikasi sangat penting agar SDM pariwisata dapat mengukur kemampuan mereka dalam melaksanakan pekerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan atas amanat UU ketenagakerjaan  No 13 tahun 2013, PP No 52 tahun 2012, Pasal 55 UU No 10 tahun 2009, Permen Pariwisata No 19 tahun 2016.

“Pemerintah terus mendorong usaha percepatan program fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi kompetensi, khususnya bidang hotel dan restoran di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Wisnu.

Wakil Ketua DPP IHGMA,Ramia Adyana. Foto:Adhi

Sementara itu Wakil Ketua DPP International Hotel General Manager (IHGMA) Ramia Adyana SE,MM,CHA mengatakan bagaimana pun SDM pariwisata nanti harus menggunakan standar global, mengacu pada standar regional disebut ASEAN MRA (Mutual Recognition Arrangement) atau kompetensi selevel ASEAN.

“Kalau ingin bersaing di level global, mau tidak mau kita pun harus menggunakan global standard juga,” katanya.

SDM adalah kunci persoalan mendasar bidang pariwisata. Oleh karena itu, pembangunan SDM pariwisata tidak bisa ditunda.

“Ini seiring pencapaian  target kunjungan wisatawan yang ditetapkan pemerintah, sehingga  perlu didukung sumber daya manusia yang profesional. Istilahnya menentukan who dulu, baru menjelaskan what. Memastikan siapa driver-nya dulu, baru menentukan arah hendak ke mana,” paparnya.

(adh)